Mensiasati Konflik Kebangsaan Melalui Kepemimpinan Kolektif-Kolegial-Simbolik

faisal afiff

Jakarta, 11 Maret 2014

Prof. Dr. Faisal Afiff, SE., Spec.Lic.

Krisis multidimensional yang berkepanjangan dari hari ke hari semakin menyentak frustrasi rakyat banyak, memperlebar diskrepansi persepsi kolektif antara harapan yang membumbung dibalik janji reformasi akan perbaikan nasib rakyat banyak dengan kenyataan keseharian yang semakin meprihatinkan, serta memuncaknya frustrasi dan agresi massa pada gejolak anarki…

[ezcol_1half]
Sudah semenjak lama para pakar perilaku menyadari bahwa kehadiran berbagai konflik individual maupun sosial pada runtutan siklus dinamika pengalaman interaksional seseorang ataupun sekelompok orang, baik pada momentum proses pertumbuhan ke-raga-an maupun perkembangan ke-jiwa-an sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan sangat manusiawi.

Makna yang terkandung dari ungkapan di atas adalah bahwa meletupnya konflik individual maupun sosial tersebut merupakan isu dan fenomena historikal mengenai keberadaan dan tengah berputarnya perubahan warna zaman. Hal ini berkenaan dengan postur perpindahan setting ke-kami-an dan ke-kita-an kelompok sosial, mengiringi terbentuknya ragam komposisi dan konfigurasi zona baru kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan di tingkat tatanan perilaku makro-sosial; atau dapat pula merupakan gambaran tengah terjalinnya perubahan kontekstual –real-self dan ideal-self– dalam struktur dan dinamika kepribadian perseorangan di tingkat tatanan perilaku mikro-individual.

Seusai bergulirnya suatu konflik, seringkali terjadi pemilahan peran maupun posisi baru antar individu atau antar kelompok kepentingan, yang nampaknya berbeda jika diperbandingkan dengan setting psikososial saat sebelumnya. Pemilahan peran maupun posisi tersebut dapat terjadi melalui kewajaran proses menghantarkan dorongan bawah sadar yang saling berbenturan tak terkendalikan atau melalui serangkaian manuver ‘adu domba’ yang sengaja direkayasa.

Pada dasarnya, konflik yang ada di hadapan kita tidak selamanya mengandung sisi negatif saja. Ada kemungkinan konflik tersebut justru membawa kita pada perubahan sosial tertentu yang positif dan bermanfaat. Misalnya saja, konflik kemiliteran antara pihak Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat dengan pihak Jerman, Italia, dan Jepang, yang memicu lahirnya Perang Dunia ke-II, justru mendorong terurainya ruang publik di tingkat nasional bagi berkumandangnya Proklamasi di Bumi Nusantara, melahirkan negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh di atas tanah tumpah darah Ibu Pertiwi.

Begitu pula, di tingkat internasional, konflik ekonomi yang berkepanjangan semenjak Revolusi Industri di abad ke-18 antara kaum Kapitalis-Liberalis dengan kaum Sosialis-Komunis, diakhiri dengan pudarnya Jerman Timur dan bersatunya kembali dengan Jerman Barat, pecahnya Uni Soviet dibarengi dengan munculnya negara-negara baru yang demokratis di Eropa Timur-Selatan, berlakunya mata uang Euro di Eropa Barat, dan seterusnya berlanjut pada impian negara-negara Barat dalam meniti pergantian zaman menuju abad Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di era Milenium, yang sekaligus pula melahirkan faham Globalisme yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan kelestarian lingkungan.

Faham globalisme yang dipompa dan dipelopori negara-negara Barat di bawah komando Amerika Serikat, secara cepat menyebar keseluruhan penjuru dunia yang melahirkan efek samping yang dahsyat, terutama di kawasan Asia Tenggara berupa krisis moneter yang dalam waktu singkat telah memporak-porandakan tatanan perekonomian di banyak negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia yang tengah menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif spektakuler. Pemerintahan Orde Baru yang tengah berkuasa di saat itu, tidak mampu mengatasi krisis moneter yang disertai konflik psikososial dan tekanan para demonstran di jalanan, sehingga memicu timbulnya massa oposan sebagai kaum Reformis yang berhasil membubarkan rezim Orde Baru demi terlaksananya perubahan dan pembaharuan model pembangunan nasional menjadi semakin demokratis, dengan kehidupan berpolitik maupun pers yang lebih bebas.

Para Reformis di kala itu berupaya merespons konflik dan mengawali jejak langkah mereka dengan menyampaikan usulan agar segera diselenggarakan Pemilu secepatnya. Dengan maksud agar melalui pemilu tersebut dapat melapangkan jalan para Reformis dalam mengukuhkan partisipasi formal secara individual dan kelompoknya di kelembagaan publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun kemudian, dalam peran mereka mengendalikan roda nasib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui keterampilan dan kewenangan menyusun berbagai anggaran pembangunan dan regulasi perundang-undangan, acap kali mereka terkesan berat sebelah, karena keberpihakan peraturan berikut implementasi tindakan yang dilakukan demi kepentingan golongannya sendiri dan menomorduakan aspirasi anak bangsa secara keseluruhan.

Hal tersebut dibarengi pula dengan perpecahan akibat ambisi para tokoh reformasi untuk tampil di gelanggang forum publikum selaku sang pemenang sehingga semakin memperburuk kinerja kelembagaan publik di Tanah Air kita.
[/ezcol_1half][ezcol_1half_end]
Krisis multidimensional yang berkepanjangan dari hari ke hari semakin menyentak frustrasi rakyat banyak, memperlebar diskrepansi persepsi kolektif antara harapan yang membumbung dibalik janji reformasi akan perbaikan nasib rakyat banyak dengan kenyataan keseharian yang semakin meprihatinkan, serta memuncaknya frustrasi dan agresi massa pada gejolak anarki.

Kelemahan manajerial pada kelembagaan publik di pemerintahan pusat dan daerah, mengakibatkan menggantungnya penyelesaian beragam problematika seputar salah satu janji lain dari reformasi, yakni aktualisasi perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat.

Situasi dan kondisi ini dikhawatirkan dapat membakar hati para tokoh non-formal, pemimpin adat, beserta penduduk asli maupun pendatang di berbagai wilayah geografis tertentu di tanah air untuk melakukan disintegrasi, melepaskan tali kebangsaan serta memaklumatkan kedaulatan teritorial baru. Menyimak dinamika perilaku ambiguitas di atas, di samping masih eksisnya perilaku beroposisi kelompok tertentu di tanah air, maka patut kiranya diyakini bahwa di balik tirai gejolak konflik psikososial seiring upaya perbaikan ekonomi yang masih mengalami stagflasi, terkandung pula krisis kejiwaan kolektif diri kita akan adanya pengakuan dan tepuk tangan dari pihak lain. Fenomena demikian mudah terlihat dari banyaknya individu yang berkehendak ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Walikota, Bupati, Gubernur, dan bahkan Presiden, walaupun mereka kurang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai di pentas politik.

Suasana batin kejiwaan dimana banyak orang – baik mewakili dirinya sendiri atau kelompoknya – mendadak berhasrat mau bersusah payah tampil mengisi keterbukaan ruang publik tanpa diimbangi perilaku instropeksi, menyiratkan besarnya energi bawah sadar kelompok reformis untuk memperoleh kesempatan menjadi pusat perhatian di atas batas-batas kewajaran psikologik. Hal tersebut terjadi karena miskinnya peluang berekspresi di era kejayaan pada masa lalu.

Tatkala setiap kelompok reformis merasa dirinya yang paling mampu untuk memimpin negeri, dengan tingkat persaingan yang tidak sehat diantara para tokoh-tokohnya, maka demi kesinambungan roda pembangunan nasional perlu segera dikembangkan model manajemen kelembagaan publik yang mengedepankan nuansa batin bercorak kolektif-kolegial-simbolik. Model tersebut membentuk kepemimpinan ‘gotong royong’ yang mengutamakan kesetaraan hubungan antar pribadi para tokoh yang terlibat dan menyiratkan keterwakilan dari beragam kelompok kepentingan dominan baik dari kalangan politisi, kemiliteran, agamawan, cendekiawan, maupun pebisnis.

Upaya rintisan membangun alam kebersamaan tadi diprediksikan dapat meredakan intensitas konflik multi dimensional, antar sesama kalangan reformis, pada era reformasi Indonesia dan globalisasi dunia kini. Menurunnya energi konflik dan ketegangan psiko-individual maupun psiko-sosial, dengan sendirinya akan meningkatkan sinergi kolektif dan daya rekat anak bangsa memperpendek dan meninggalkan suasana suram dari perilaku penuh ambiguitas ini sedini mungkin.

Dalam konteks tersebut, maka terbetik pemikiran agar upaya menjalin kebersamaan dapat dieksperimenkan terlebih dahulu pada lembaga eksekutif pemerintahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah kebiasaan historikal yang selalu menempatkan karakteristik peran dan posisi Wakil Presiden sebagai figur tunggal –yang bertugas menggantikan Presiden bila berhalangan — menjadi kumpulan beberapa figur yang merepresentasikan simbolisasi akan hadirnya realitas persatuan, kekompakan, dan keterwakilan imajiner dari berbagai kelompok kepentingan dominan. Para Wakil Presiden tersebut akan bertugas menjalankan fungsi keperentaraan, yang menyalurkan aspirasi beragam kelompok anak bangsa dengan sang Presiden, maupun sebaliknya. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi distorsi komunikasi dan bias persepsi yang dapat menyebabkan timbulnya konflik-konflik psikososial-individual yang bersifat kontra produktif dan menghambat proses pembangunan nasional.

Demi keberhasilan upaya tersebut, perlu adanya keberanian anak bangsa melakukan terobosan pemikiran strategikal, bahwa seusai Pemilu 2014 nanti, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki seorang Presiden dan beberapa orang Wakil Presiden dari beragam kalangan, yang diharapkan dapat menyejukkan hati dan sanggup menumbuhkan kearifan akan makna filosofis akar budaya gotong royong nusantara, yang selama ini nampaknya telah terlupakan esensinya. Layakkah opsi ini kita wujudkan? Jayalah Reformasi!
[/ezcol_1half_end]