Resmikan Tata Kelola Unpad sebagai PTN Badan Hukum, Menristekdikti Dorong Unpad Tingkatkan Jumlah Publikasi Ilmiah

[Unpad.ac.id, 14/01/2017] Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI, Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD., CA, meresmikan tata kelola Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Bale Sawala Unpad, Jatinangor, Sabtu (14/01). Dalam kesempatan tersebut, Prof. Nasir mendorong Unpad untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD., CA., menandatangani prasasti Deklarasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum, bersama Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad (kiri), serta disaksikan Ketua MWA Unpad, Rudiantara, dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di Bale Sawala Unpad, Jatinangor, Sabtu (14/01). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD., CA., menandatangani prasasti Deklarasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum, bersama Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad (kiri), serta disaksikan Ketua MWA Unpad, Rudiantara, dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di Bale Sawala Unpad, Jatinangor, Sabtu (14/01). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

“Saya yakin dengan menjadi PTN Badan Hukum, Unpad akan mampu mendongkrak jumlah publikasi,” ujar Prof. Nasir saat memberikan sambutan. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti Deklarasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum oleh Prof. Nasir dan Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, serta dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ir. H. Ahmad Heryawan, Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Rudiantara, MBA., sejumlah pimpinan Dikti, pimpinan Unpad, dan tamu undangan.

Menjadi PTN Badan Hukum, kata Prof. Nasir, berarti mendapatkan kepercayaan pengelolaan otonomi perguruan tinggi dari pemerintah. Kepercayaan ini bukan sekadar memberikan otonomi pengelolaan, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas institusi.

Lebih lanjut Prof. Nasir mengatakan, dari total 4.405 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, baru 2 perguruan tinggi yang mampu masuk dalam peringkat 500 perguruan tinggi terbaik dunia. Sedangkan pada peringkat jumlah publikasi ilmiah di tingkat ASEAN, Indonesia masih menempati urutan ke-4.

Dari peringkat nasional, Unpad menduduki rangking ke-9 sebagai perguruan tinggi dengan jumlah publikasi terbanyak di Indonesia berdasarkan data per 13 Januari. Prof. Nasir melihat, Unpad punya peluang dalam meningkatkan kualitas melalui otonomi dan mampu tembus dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia.

Dengan dorongan peningkatan jumlah publikasi diharapkan aktivitas riset tidak hanya selesai menjadi  arsip perpustakaan. Saat ini, pihaknya tengah menggulirkan berbagai regulasi yang mendorong civitas academica perguruan tinggi untuk menghasilkan publikasi ilmiah nasional maupun internasional.

“Pada tingkat guru besar, kami mengharuskan setiap profesor melakukan publikasi internasional satu kali dalam setahun. Dosen Lektor Kepala wajib publikasi internasional satu kali dalam 2 tahun. Bagi mahasiswa Doktor, syarat kelulusan adalah publikasi di jurnal internasional, dan mahasiswa Magister wajib publikasi di jurnal nasional terakreditasi,” paparnya.

Upaya ini juga harus didorong oleh para pimpinan fakultas. Dekan, lanjut Prof. Nasir, punya kewenangan untuk mengharuskan dosen melakukan publikasi. “Katakanlah setiap Dekan fakultas wajib mendorong dosen melakukan 25 – 30 publikasi internasional setiap tahunnya, dikali dengan jumlah fakultas yang ada di Unpad, itu akan meningkat luar biasa,” sambungnya.

Selain mendorong meningkatkan jumlah publikasi, PTN Badan Hukum juga diberi amanat untuk mampu mengelola sistem keuangan dengan lebih baik. Unpad harus mampu mengkreasikan pola keuangan yang tidak membebankan mahasiswa.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Unpad didorong untuk menjadi holding university, atau perguruan tinggi yang berbasis pada inovasi. PTN Badan Hukum harus mampu mengkreasikan berbagai inovasi riset yang bisa dikorporasikan sebagai salah satu sumber pendapatan. “Ini bisa men-generate revenue terhadap kebutuhan operasional universitas,” imbuh Prof. Nasir.

Sementara itu, Rektor mengatakan, dengan transformasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum, Unpad diharapkan dapat menjadi perguruan tinggi yang mandiri, unggul, dan maslahat. Hal penting yang dilakukan ialah melakukan penyesuaian tata kelola, organisasi, dan mewujudkan reformasi birokrasi. Dalam mewujudkan kekuatan akademik sebagai sumber daya kuat PTN Badan Hukum, Unpad sendiri sudah membangun berbagai pusat unggulan.

Ketua MWA Unpad, Rudiantara, MBA, menyampaikan, selain berubah status, hal terpenting pada perubahan Unpad menjadi PTN Badan Hukum ialah perubahan sikap dalam mengelola universitas. Ini yang harus disadari oleh segenap unsur universitas, baik di jajaran pimpinan universitas, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Ia mencontohkan, di bidang pengelolaan keuangan, Unpad saat ini tidak lagi berbicara dari perspektif akuntan, tetapi mulai melangkah pada perspektif korporasi. Untuk itu, Unpad harus mampu memanfaatkan dengan baik berbagai aset dan sumber daya untuk menghasilkan kemaslahatan. “Maslahat bisa terjadi kalau kita bisa memberikan nilai tambah,” kata Rudiantara.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh

Sumber: http://www.unpad.ac.id/2017/01/resmikan-tata-kelola-unpad-sebagai-ptn-badan-hukum-menristekdikti-dorong-unpad-tingkatkan-jumlah-publikasi-ilmiah/

error: Content is protected !!